Indonesia adalah negara demokrasi yang mengusung sistem pemerintahan presidensial. Dimana setiap 5 tahun sekali kita menikmati adanya Pemilihan Umum untuk memilih siapa calon pemimpin yang menurut kita mampu memimpin bangsa ini selama 5 tahun ke depan. Berbeda pemimpinnya, berbeda pula kebijakan yang dikeluarkan.
Berikut ini adalah contoh artikel dalam bentuk makalah yang berhasil kami susun dengan judul Kebijakan Ekonomi dan Politik pada masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Semoga bisa bermanfaat..
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang membahas “KEBIJAKAN POLITIK DAN EKONOMI PADA MASA B.J. HABIBIE” ini tepat pada waktunya.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan ilham serta kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu, anggota kelompok, orang tua, bapak/ibu guru, dan semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi terselesainya makalah ini.
Besar harapan kami makalah ini dapat berkontribusi menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca. Tak ada gading yang tak retak. Sedianya memberikan kritik dan saran yang membangun guna sebagai pijakan terciptanya makalah yang lebih baik di kemudian hari.
Batang,20 Januari 2017
Penyusun
PENDAHULUAN
- LATAR BELAKANG MASALAH
Indonesia, sebuah negara kepulauan yang memiliki sejarah cukup panjang sebelum menjadi bentuknya seperti sekarang ini. Walaupun masih jauh lebih muda jika di bandingkan dengan negara kekaisaran seperti China atau Jepang dan kerajaan Inggris yang telah mencapai peradaban sekitar 500 bahkan 1000 tahun silam.
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai macam budaya, suku bangsa, etnis dan bahasa. Sehingga implikasinya, Indonesia harus memiliki seorang pemimpin yang mampu menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di dalamnya. Makalah ini di buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Kepemimpinan yang akan membahas mengenai sosok-sosok di balik berdirinya negara Indonesia, khususnya para pemimpin yang pernah atau sedang menjabat sebagai presiden Republik Indonesia serta membahas mengenai karakteristik dan sisi humanisasi presiden tersebut.
Khususnya kami akan membahas presiden ke-3 Repuplik Indonesia yaitu B.J Habibie. BJ Habibie adalah seorang insinyur konstruksi pesawat terbang dan doktor teknologi tinggi. Pikiran tenaga dan waktunya, seharusnya bisa tercurah penuh di bidang teknologi. Akan tetapi pada perjalanannya BJ Habibie harus membaginya pada bidang yang benar-benar baru baginya, yaitu dunia politik. BJ Habibie yang brilian dibidang teknologi, ”diseret” untuk belajar politik mulai dari Nol, seperti layaknya anak TK yang baru masuk sekolah. Ini terjadi ketika BJ Habibie diangkat menjadi wakil presiden pada tahun 1997 dan menggantikan Presiden Soeharto karena mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Kepemimpinan BJ Habibie ketika menjabat menjadi presiden berada pada masa transisi, masa reformasi. Dimana masyarakat meminta begitu banyak kebebasan.
Dalam makalah ini, kami mencoba menuliskan sisi-sisi yang bukan hanya sisi politik seorang presiden tetapi juga sisi manusiawi dari sosok tersebut. Karena, tidak dapat di pungkiri bahwa kepribadian dan karakteristik seseorang akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan atau tindakan yang di ambilnya. Selain itu, kami juga mencoba menjelaskan bahwa presiden pun seorang manusia yang tidak akan lepas dari kesalahan dan kesubjektifannya dalam mengambil suatu tindakan.
- RUMUSAN MASALAH
- Seperti apa latar belakang B.J. Habibie ?
- Apa saja kebijakan- kebijakan ekonomi dan politik pada masa B.J. Habibie ?
ISI DAN PEMBAHASAN
Biografi B.J. Habibie
Prof. Dr.-Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie,FREng (lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936; umur 80 tahun) adalahPresiden Republik Indonesia yang ketiga. Ia menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatannya digantikan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang terpilih sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 olehMPR hasil Pemilu 1999. Dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, dan 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden, Habibie merupakan Wakil Presiden dan juga Presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek. Saat ini namanya diabadikan sebagai nama salah satu universitas di Gorontalo, menggantikan nama Universitas Negeri Gorontalo.
Habibie merupakan anak keempat dari delapan bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibiedan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Ayahnya yang berprofesi sebagai ahli pertanian berasal dari etnis Gorontalo dan memiliki keturunan Bugis, sedangkan ibunya beretnis Jawa. R.A. Tuti Marini Puspowardojo adalah anak seorang spesialis mata di Yogya, dan ayahnya yang bernama Puspowardjojo bertugas sebagai pemilik sekolah.
B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962, dan dikaruniai dua orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Thareq Kemal Habibie.
Ia pernah berilmu di SMAK Dago. Ia belajar teknik mesin di Universitas Indonesia Bandung(Sekarang Institut Teknologi Bandung) tahun 1954. Pada 1955–1965 ia melanjutkan studiteknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang, di RWTH Aachen, Jerman Barat, menerima gelar diplom ingenieur pada 1960 dan gelar doktor ingenieur pada 1965dengan predikat summa cum laude.
Habibie pernah bekerja di Messerschmitt-Bölkow-Blohm, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman, sehingga mencapai puncak karier sebagai seorang wakil presiden bidang teknologi. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan mantan presiden Soeharto.
Ia kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Sebelum menjabat sebagai Presiden (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999), B.J. Habibie adalah Wakil Presiden (14 Maret 1998 – 21 Mei 1998) dalam Kabinet Pembangunan VII di bawah Presiden Soeharto. Ia diangkat menjadi ketua umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), pada masa jabatannya sebagai menteri
Kebijakan-Kebijakan Pada Masa Pemerintahan B.J. Habibie di Era Reformasi
Tanggal 22 Mei 1998 Habibie meningkatkan legitimasinya yaitu dengan mengumumkan susunan kabinet baru yaitu Kabinet Reformasi Pembangunan (berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 122 / M Tahun 1998) di Istana Merdeka. Dengan Keputusan Presiden tersebut, Presiden Habibie memberhentikan dengan hormat para Menteri Negara pada Kabinet Pembangunan VII. Kabinet Reformasi Pembangunan ini terdiri dari 36 Menteri yaitu 4 Menteri Negara dengan tugas sebagai Menteri Koordinator, 20 Menteri Negara yang memimpin Departemen, 12 Menteri Negara yang bertugas menangani bidang tertentu. Sebanyak 20 Menteri diantaranya adalah muka lama dari Kabinet Pembangunan VII, dan hanya 16 Menteri baru. Kabinet ini mencerminkan suatu sinergi dari semua unsur-unsur kekuatan bangsa yang terdiri dari berbagai unsur kekuatan sosial politik dalam masyarakat. Jabatan Gubernur Bank Indonesia tidak lagi dimasukkan di dalam susunan Kabinet,karena Bank Indonesia harus mempunyai kedudukan yang khusus dalam perekonomian, bebas dari pengaruh pemerintah dan pihak manapun berdasarkan Undang-Undang.Pada tanggal 23 Mei 1998 pagi, Presiden Habibie melantik menteri-menteri Kabinet Reformasi Pembangunan. Presiden Habibie mengatakan bahwa Kabinet Reformasi Pembangunan disusun untuk melaksanakan tugas pokok reformasi total terhadap kehidupan ekonomi, politik dan hukum
Kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie
- Pada bidang politik
- Pembebasan Tahanan Politik
Tindakan pembebasan tahanan politik meningkatkan legitimasi Habibie baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini terlihat dengan diberikannya amnesti dan abolisi yang merupakan langkah penting menuju keterbukaan dan rekonsiliasi. Diantara yang dibebaskan tahanan politik kaum separatis dan tokoh-tokoh tua mantan PKI, yang telah ditahan lebih dari 30 tahun. Amnesti diberikan kepada Mohammad Sanusi dan orang-orang lain yang ditahan setelah Insiden Tanjung Priok. Selain tokoh itu tokoh aktivis petisi 50 (kelompok yang sebagian besar terdiri dari mantan jendral yang menuduh Soeharto melanggar perinsip Pancasila dan Dwi Fungsi ABRI). Dr Sri Bintang Pamungkas, ketua Partai PUDI dan Dr Mochatar Pakpahan ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dan K. H Abdurrahman Wahid merupakan segelintir dari tokoh-tokoh yang dibebaskan Habibie. Selain itu Habibie mencabut Undang-Undang Subversi dan menyatakan mendukung budaya oposisi serta melakukan pendekatan kepada mereka yang selama ini menentang Orde Baru.
- Kebebasan Pers
Pemerintah memberikan kebebasan bagi pers di dalam pemberitaannya, sehingga semasa pemerintahan Habibie ini, banyak sekali bermunculan media massa. Kebebasan pers ini dilengkapi pula oleh kebebasan berasosiasi organisasi pers sehingga organisasi alternatif seperti AJI (Asosiasi Jurnalis Independen) dapat melakukan kegiatannya. Cara Habibie memberikan kebebasan pada Pers adalah dengan mencabut SIUPP.
- Pembentukan Parpol dan Percepatan pemilu dari tahun 2003 ke tahun 1999
Perubahan dibidang politik diantaranya mengeluarkan UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, UU No. 4 Tahun 1999 tentang MPR dan DPR.
Setelah reformasi Pemilihan Umum dilaksanakan bahkan menjelang Pemilu 1999, Partai Politik yang terdaftar mencapai 141 dan setelah diverifikasi oleh Tim 11 Komisi Pemilihan Umum menjadi sebanyak 98 partai, namun yang memenuhi syarat mengikuti Pemilu hanya 48 Parpol. Pada tanggal 7 Juni 1999, diselenggarakan Pemilihan Umum Multipartai, yang hasilnya disahkan pada tanggal 3 Agustus 1999, 10 Partai Politik terbesar pemenang Pemilu di DPR, adalah:
1) Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan(PDI-P) pimpinan Megawati meraih 153 kursi
2) Partai Golkar pimpinan Akbar Tanjung meraih 120 kursi
3) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Hamzah Haz meraih 58 Kursi
4) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pimpinan H. Matori Abdul Djalil meraih 51 kursi
5) Partai Amanat Nasional (PAN) pimpinan Amein Rais meraih 34 Kursi
6) Partai Bulan Bintang (PBB) pimpinan Yusril Ihza Mahendra meraih 13 kursi
7) Partai Keadilan (PK) pimpinan Nurmahmudi Ismail meraih 7 kursi
8) Partai Damai Kasih Bangsa (PDKB) pimpinan Manase Malo meraih 5 Kursi
9) Partai Nahdlatur Ummat pimpinan Sjukron Ma’mun meraih 5 kursi
10) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) pimpinan Jendral Edi Sudradjat meraih 4 kursi.
- Penyelesaian Masalah Timor Timur
Habibie mengambil sikap pro aktif dengan menawarkan dua pilihan yaitu memberikan status khusus dengan otonomi luas atau memisahkan diri dari RI. Otonomi luas berarti diberikan kewenangan atas berbagai bidang seperti : politik ekonomi budaya dan lain-lain kecuali dalam hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan serta moneter dan fiskal. Sedangkan memisahkan diri berarti secara demokratis dan konstitusional serta secara terhorman dan damai lepas dari NKRI, Habibie membebaskan tahanan politik Timor-Timur, seperti Xanana Gusmao dan Ramos Horta.
Pada tanggal 21 April 1999 di Dili, kelompok pro kemerdekaan dan pro intergrasi menandatangani kesepakatan damai yang disaksikan oleh Panglima TNI Wiranto, Wakil Ketua Komnas HAM Djoko Soegianto dan Uskup Baucau Mgr. Basilio do Nascimento. Tanggal 5 Mei 1999 di New York Menlu Ali Alatas dan Menlu Portugal Jaime Gama disaksikan oleh Sekjen PBB Kofi Annan menandatangani kesepakan melaksanakan penentuan pendapat di Timor-Timur untuk mengetahui sikap rakyat Timor-Timur dalam memilih kedua opsi di atas. Tanggal 30 Agustus 1999 pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur, hasilnya diumumkan pada tanggal 4 September 1999 yang menyebutkan bahwa sekitar 78,5 % rakyat Timor-Timur memilih merdeka. Lepasnya Timor-Timur dari NKRI berdampak pada daerah lain yang juga ingin melepaskan diri dari NKRI seperti tuntutan dari GAM di Aceh dan OPM di Irian Jaya, selain itu Pemerintah RI harus menanggung gelombang pengungsi Timor-Timur yang pro Indonesia di daerah perbatasan yaitu di Atambua.
- Pengusutan Kekayaan Soeharto dan Kroni-kroninya
Presiden Habibie dengan Instruksi Presiden No. 30 / 1998 tanggal 2 Desember 1998 telah mengintruksikan Jaksa Agung Baru, Andi Ghalib segera mengambil tindakan hukum memeriksa Mantan Presiden Soeharto yang diduga telah melakukan praktik KKN. Pada tanggal 11 Oktober 1999, pejabat Jaksa Agung Ismudjoko mengeluarkan SP3, yang menyatakan bahwa penyidikan terhadap Soeharto yang berkaitan dengan masalah dana yayasan dihentikan. Alasannya, Kejagung tidak menemukan cukup bukti untuk melanjutkan penyidikan, kecuali menemukan bukti-bukti baru. Sedangkan dengan kasus lainnya tidak ada kejelasan. Pemerintah dianggap gagal dalam melaksanakan Tap MPR No. XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, terutama mengenai pengusutan kekayaan Mantan Presiden Soeharto, keluarga dan kroni-kroninya. Aksi demontrasi saat Sidang Istimewa MPR tanggal 10-13 Nopember 1998 mengakibatkan bentrokan antara mahasiswa dengan aparat. Parahnya pada penutupan Sidang Istimewa MPR, Jumat (13/11/1998) malam. Penembakan membabi-buta berlangsung sejak pukul 15.45 WIB sampai tengah malam di kawasan Semanggi, yang jaraknya hanya satu kilometer dari tempat wakil rakyat bersidang dengan korban lima mahasiswa tewas dan 253 mahasiswa luka-luka disebut ”Semanggi Berdarah” atau ”Tragedi Semanggi”.
- Pemberian Gelar Pahlawan Reformasi bagi Korban Trisakti.
Pemberian gelar Pahlawan Reformasi pada para mahasiswa korban Trisakti yang menuntut lengsernya Soeharto pada tanggal 12 Mei 1998 merupakan hal positif yang dianugrahkan oleh pemerintahan Habibie, dimana penghargaan ini mampu melegitimasi Habibie sebagai bentuk penghormatan kepada perjuangan dan pengorbanan mahasiswa sebagai pelopor gerakan Reformasi.
- Pada Bidang Ekonomi
Di dalam pemulihan ekonomi, pemerintah berhasil menekan laju inflasi dan gejolak moneter dibanding saat awal terjadinya krisis. Namun langkah dalam kebijakan ekonomi belum sepenuhnya menggembirakan karena dianggap tidak mempunyai kebijakan yang kongkrit dan sistematis seperti sektor riil belum pulih. Banyak kasus penyelewengan dana negara dan bantuan luar negeri membuat Indonesia kehilangan momentum pemulihan ekonomi. Tanggal 21 Agustus 1998 pemerintah membekukan operasional Bank Umum Nasional, Bank Modern, dan Bank Dagang Nasional Indonesia. Awal tahun selanjutnya pemerintah melikuidasi 38 bank swasta, 7 bank diambil-alih pemerintah dan 9 bank mengikuti program rekapitulasi. Selain itu,harga beras tetap meningkat, ditemukan penyelundupan beras keluar negeri dan penimbunan beras.
Pada tanggal 1-21 Oktober 1999, MPR mengadakan Sidang Umum yang dipimpin Ketua MPR Amien Rais, tanggal 14 Oktober 1999 Presiden Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di depan sidang dan terjadi penolakan terhadap pertanggungjawaban presiden sebagai Mandataris MPR lewat Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia dan Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa. Di luar Gedung DPR/MPR yang sedang bersidang, mahasiswa dan rakyat yang anti Habibie bentrok dengan aparat keamanan. Mereka menolak pertanggungjawaban Habibie, karena Habibie dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rezim Orba.
Pada tanggal 20 Oktober 1999, Ketua MPR Amien Rais menutup Rapat Paripurna dan Presiden habibie mengundurkan diri dari pencalonan presiden. Pengunduran Habibie dalam bursa calon presiden, memunculkan dua calon kuat sebagai presiden, yaitu Megawati dan Abdurrahman Wahid. Gus Dur terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia keempat dan dilantik dengan Ketetapan MPR No. VII/MPR/1999 untuk masa bakti 1999-2004. Tanggal 21 Oktober 1999 Megawati terpilih menjadi Wakil Presiden RI dengan Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1999 mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid. Terpilihnya Abdurrahman Wahid dan Megawati sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 1999-2004 menjadi akhir pemerintahan Presiden Habibie dengan TAP MPR No. III/MPR/1999 tentang Pertanggungjawaban Presiden RI B.J. Habibie.
PENUTUP
Kesimpulan
Gaya kepemimpinan BJ Habibie mengandung unsur-unsur kepemimpinan bisnis modern: di situlah ia dibesarkan. Namun jelas terlihat juga unsur-unsur kepemimpinan terkenal Indonesia. Tidak salah lagi, dengan segala kekuasaannya dalam dunia bisnis internasional modern, ia tetap putera bangsa dan negaranya. Perpaduan antara ke-Islamannya, nasionalismenya, kejawaannya, kesulawesiannya, ilmu dan teknologi serta internasionalnya, dan lugasan bisnisnya, menjadikan BJ Habibie sebagai bagian dari Indonesia modern.
Adapun kebijakan yang dilakukan B.J. Habibie pada masa pemerintahannya adalah:
- Sistem Pers : Pers diberi kebebasan untuk mengkritik dan mengungkap fakta yang sebenarnya dimana selama Orba dilarang dan mencabut SIUPP
- Dwi Fungsi ABRI: Mempersempit dan membatasi peranan dengan adanya Dwi fungsi ABRI dalam pemerintahan dengan membagi Abri menjadi kepolisian dan TNI, serta mengurangi jumlah anggota ABRi dalam Legislatif
- Pemilu:Memangkas aturan yang menekan kebebesan dan keterbukaan berdemokrasi kepada rakyat dan parpol dengan mencabut 5 paket UU Politik Orba
- Perekonomian : memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas, produktivitas, dan daya saing ekonomi rakyat, dengan memberi peran perusahaan kecil, menengah, dan koperasi, karena terbukti memiliki ketahananekonomi dalam menghadapi krisis dan memprioritaskan pada pemerataan pertumbuhan ekonomi
Saran
Sangat diperlukan sekali jiwa kepemimpinan pada setiap pribadi manusia. Jiwa kepemimpinan itu perlu selalu dipupuk dan dikembangkan. Paling tidak untuk memimpin diri sendiri.
Jika saja Indonesia memiliki pemimpin yang sangat tangguh tentu akan menjadi luar biasa. Karena jatuh bangun kita tergantung pada pemimpin. Pemimpin memimpin, pengikut mengikuti. Jika pemimpin sudah tidak bisa memimpin dengan baik, cirinya adalah pengikut tidak mau lagi mengikuti. Oleh karena itu kualitas kita tergantung kualitas pemimpin kita. Makin kuat yang memimpin maka makin kuat pula yang dipimpin.
DAFTAR PUSTAKA
Faisal, Sanafiah. 1989. Sistem Politik Indonesia, CV. Rajawali. Jakarta
Karim M, Rusli. 1991. Perjalanan Partai Politik di Indonesia : Sebuah Potret Pasang Surut, CV. Rajawali. Jakarta.
LP3ES. 1995. Analisa Kekuasaan Politik di Indonesia, PT. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Indonesia
http://makalahjuliae.blogspot.com/
Remah Ilalang Indonesia 